|    dtks@kemsos.go.id
Pencarian Data Penerima Bantuan Sosial (BST, BPNT, PKH)*  
captcha
Daftar Ruta DTKS
*halaman ini hanya memberikan info penerima BST, BPNT, PKH, bukan untuk pendaftaran bansos

Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri

  • Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri
  • Berita3Menteri-03
  • Berita3Menteri-02
  • Berita3Menteri-04
Jumat, 7 Agustus 2020 – Dalam dalam rangka mendorong pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pemetintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan upaya dan percepatan langkah-langkah strategis yang terkoordinasi antar kementerian terkait, hal ini menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri. 

Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor:360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 Perihal Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020. Dalam Surat Keputusan tersebut menetapkan bahwa pemutakhiran DTKS merupakan kebijakan strategis sebagai upaya agar program penurunan jumlah penduduk miskin lebih tepat sasaran dimana pemutakhiran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Masing-masing tugas dan fungsi dari setiap Kementerian disebutkan dalam Keputusan Bersama ini. Secara garis besar, tugas dan fungsi Kementerian Sosial adalah menyiapkan DTKS sebagai basis data awal pemutakhiran data, menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS melalui SIKS-NG, menetapkan DTKS hasil pemutakhiran Pemerintah Daerah dan menyampaikan penetapan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. 

Adapun tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam keputusan tersebut adalah menyampaikan surat edaran kepada seluruh Kepala Daerah untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS sesuai dengan Permensos Pengelolaan Data dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemadanan DTKS dengan Nomor Induk Kependudukan. Sedangkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan diantaranya melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS dan mendorong Pemerintah Daerah melalui kebijakan pengenaan sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Keputusan Bersama ini merupakan tindaklanjut dari hasil Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri BPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan pada tanggal 1 Juli 2020.


Penulis :
Admin

Bagikan :