|    dtks@kemsos.go.id
Pencarian Data Penerima Bantuan Sosial (BST, BPNT, PKH)*  
captcha

*halaman ini hanya memberikan info penerima BST, BPNT, PKH, bukan untuk pendaftaran bansos

Pengendalian Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin

  • Pengendalian Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Selasa, 17 November 2020  - Kepala Pusdatin Kesos Said Mirza Pahlevi hadir sebagai narasumber melalui video conference pada kegiatan Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah I, II dan III. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota, Pendamping Korda dan Koordinator TKSK dari masing-masing wilayah kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin. Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah untuk membangun, memantapkan kesamaan pemahaman serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program penanganan fakir miskin. 
.
Kepala Pusdatin Kesos menyampaikan bahwa SK DTKS terbaru Bulan Oktober 2020 sudah dirilis.  Pada SK tersebut terdapat 27,7 juta rumah tangga 29,7 Juta keluarga, 96 juta Individu yang berada dalam rumah tangga. Terdapat 621.618 jiwa PPKS diluar rumah tangga, pada segmen komunitas adat terpencil terdapat 1.534 rumah tangga, 1.535 keluarga, 6.234 jiwa. Sedangkan untuk PSKS perorangan terdapat 49.624 jiwa dan 38.845 PSKS kelompok/lembaga. Untuk penetapan selanjutnya akan dilaksanakan lebih awal sekitar bulan Maret 2021.
.
“Menindaklanjuti SKB 3 Menteri, yang didalamnya menyebutkan bahwa kementerian sosial akan melakukan penetapan DTKS sebanyak satu tahun 2 kali pada bulan April dan Oktober. Akan tetapi dikarenakan tahun depan akan dilaksanakan pemutakhiran DTKS secara nasional, maka direncanakan penetapan yang seharusnya dilakukan pada bulan April akan dimajukan pada bulan Maret dengan finalisasi di akhir bulan Januari 2021 ” jelasnya.
.
Statistik keaktifan daerah dalam pemutakhiran DTKS baik itu berupa perbaikan data atau usulan baru akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan reward dan funishment yang akan diberikan kepada daerah yang diatur kedalam peraturan Menteri masing-masing.
.
SK DTKS bulan Oktober 2020 ini menggunakan istilah pemeringkatan yang berbeda, akan tetapi pada hakikatnya masih sama yaitu berdasarkan tingkat kesejahteraan mereka. Ada kelompok sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin dan kelas menengah. Ini bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Daerah atau masyarakat untuk memahami makna daripada pemeringkatan tersebut. DTKS penetapan terakhir ini sudah bisa diunduh di SIKS-NG dengan mekanisme permohonan data yang sudah ditentukan.
.
Pada kesempatan ini juga, Kepala Pusdatin Kesos menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah terutama Dinas Sosial yang aktif memperbaiki NIK yang ada dalam DTKS sehingga 83% orang-orang dalam DTKS sudah tercatat di data Ditjen Dukcapil. Harapannya diakhir tahun 2020 ini NIK dalam DTKS akan terpadankan sebanyak 100%.


Penulis :
Admin

Bagikan :