Pendampingan Percepatan Perbaikan Data di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

  • Pendampingan Percepatan Perbaikan Data di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
  • 2
  • 3
Pada tanggal 25-29 Agustus 2021 Pusdatin Kesos melakukan kegiatan Pendampingan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Percepatan Perbaikan Data yang melibatkan Pendamping dari Dinsos Provinsi : Refli Asnita, Dukcapil :Ali Muzakar, Dinsos Kab Padang Pariaman : Helmi, S.P., M.M, DPR Komisi VII: John Kenedy Aziz, serta dihadiri pula oleh pendamping dari Kab. Padang Pariaman : Nofri Aznika Putra, Afrizal dan Arif Saputra.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Nomor 1115/1/DI.02/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Percepatan Perbaikan Data pada DTKS. Pusdatin Kesos telah menerima perbaikan data termasuk dari daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya sudah dilakukan validasi dengan pemadanan data berdasar Data Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena itu perlunya pendampingan DTKS percepatan perbaikan data.

Temuan Lapangan/hambatan yaitu jumlah Akun operator masih belum mencukupi dari segi jumlah, SDM operator nya sedikit sedangkan pekerjaan bukan hanya perbaikan nik tetapi juga penyaluran bansos di lapangan, kurang nya koordinasi Operator PKH dan Operator Sembako/BPNT (TKSK) di Nagari/Desa dalam perbaikan data. Serta hasil verifikasi dan validasi yang sudah dilakukan belum diketahui sudah masuk DTKS atau belum karena di SIKS NG masih data yang lama.

Beberapa solusi disampaikan untuk menjawab masalah dan hambatan yang ditemui yaitu: ada menu untuk create user untuk operator kecamatan/desa/kelurahan pada akun supervisor dalam siksng online. Perbaikan data tidak hanya dilakukan oleh operator desa/nagari seharusnya juga bekerjasama dengan pendamping program (PKH dan BPNT). Kegiatan pendampingan perbaikan NIK dapat berjalan dan permasalahan dapat teratasi antara TKSK dan pendamping PKH yaitu sepakat akan bekerja sama untuk melakukan perbaikan NIK dan berjanji menyelesaikan perbaikan NIK dengan secepatnya. Demikian juga dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen mengawal Perbaikan NIK hingga Tuntas. Daerah bisa meminta DTKS penetapan terakhir, surat permintaan DTKS ditandatangani oleh Kepala Daerah ditujukan kepada Menteri Sosial.



Penulis :
Admin

Bagikan :